• Admin

Pemda Diminta Lobi Pusat untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat


Mataram (Suara NTB) – Kenaikan harga tiket pesawat telah mempengaruhi bisnis pariwisata di Indonesia, termasuk di NTB. Karena itulah pemerintah daerah diharapkan melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat agar harga tiket penerbangan ini bisa ditekan. Salah satunya melalui subsidi penerbangan yang dianggap penting dan pengurangan pajak spare part pesawat


Pemerhati pariwisata NTB Dr. Halus Mandala mengatakan, tak dipungkiri harga tiket pesawat dipengaruhi oleh harga avtur yang sedang naik signifikan. Begitu juga biaya operasional lainnya sehingga menyebabkan tiket pesawat belum menunjukkan penurunan. Meski demikian, Pemda butuh komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada jalan keluar.

“Kalau kita lihat biaya operasional maskapai penerbangan itu tinggi. Semuanya pada naik, terutama bahan bakarnya. Itu menjadi sebuah masalah yang mau tak mau harus naik. Harapan kita Pemda tetap melakukan lobi-lobi ke pusat agar ada subsidi penerbangan misalnya,” ujar Halus Mandala kepada Suara NTB, Jumat, 22 Juli 2022.


Ia mengatakan, target kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB tahun 2022 bisa saja tak akan tercapai jika melihat adanya faktor penghambat berupa mahalnya tiket penerbangan ini. Wisatawan domestik berpotensi akan banyak menghabiskan liburan di daerah masing-masing lantaran tak ingin membayar biaya yang tinggi pada aspek transportasi.


“Di sinilah butuh subsidi penerbangan itu. Namun memang pemerintah susah memberi subsidi itu karena anggaran kan masih sulit. Justru pemerintah ingin mencabut subsidi-subsidi yang sudah ada. Ini menjadi problem kita. Dilematis dalam kondisi seperti ini,” katanya.


Halus Mandala mengatakan, ia sudah menggelar pertemuan dengan maskapai penerbangan, PT. Angkasa Pura, dan PHRI terkait dengan harga tiket pesawat tersebut. Dari pertemuan itu diketahui bahwa biaya operasional peberbangan rata-rata menggunakan Dolar Amerika yang pada saat ini mencapai Rp.15.000 sehingga berimbas pada meningkatnya pengeluaran.


“Belum lagi naiknya pajak untuk pembelian spare part pesawat, naiknya harga rental pesawat akibat dari kenaikan Dolar,” terangnya.


Karena ada faktor tersebut di atas, beberapa maskapai penerbangan hanya mengoperasikan maskapainya di daerah-daerah yang potensial secara bisnis saja. Hal ini mengakibatkan jumlah pesawat yang melayani NTB berkurang dan berimbas pada berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.


“Dari pertemuan itu maka dianggap perlu untuk meminta pemerintah memberikan relaksasi kepada maskapai berupa pemberian harga yang khusus terhadap avtur untuk pesawat yang terbang ke Indonesia bagian Timur, Provinsi NTB pada khususnya. Juga meminta subsidi berupa marketing fund dan keringanan tax untuk pembelian spare part pesawat,”kata Halus Mandala.


Ia mengatakan, akan ada 14 event nasional dan internasional yang akan digelar di NTB sehingga perlu adanya reaksi cepat untuk mengatasi harga tiket yang tinggi tersebut.

“Yang tak kalah penting yaitu perlunya sinergitas semua stakeholder untuk hearing bersama dengan DPR tentang bagaimana mengatasi kenaikan harga tiket tersebut,” jelasnya.


Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata NTB H. Yusron Hadi mengatakan, persoalan harga avtur ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, Pemprov NTB akan bersurat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan ditembuskan ke Kemenparekraf.


“Kita juga akan bersurat ke Menteri Perhubungan. Karena kewenangan transportasi udara ada di pusat. Asosiasi perhotelan juga akan menyampaikan hal serupa ke asosiasi nasional mereka,” kata Yusron.

Selain itu, Pemprov NTB juga meminta agar kenaikan airport tax agar ditunda sambil menunggu keadaan kembali membaik.(ris)

3 tampilan0 komentar